JAKARTA — Pemerintah Provinsi dan DPRD Kalimantan Utara tidak hanya datang bersilaturahmi ke Kementerian Ekonomi Kreatif. Dalam pertemuan yang berlangsung di Jakarta, Selasa (21/7/26), mereka membawa sejumlah proposal konkret untuk mengangkat produk lokal ke level yang lebih tinggi.
Pimpinan DPRD Kaltara, H. Achmad Djufrie dan H. Muddain, mendampingi langsung Gubernur Zainal A. Paliwang dalam audiensi tersebut. Mereka menyodorkan tiga jurus utama: perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi pelaku ekraf, perluasan akses pasar, serta penguatan fasilitas pendukung bagi para kreator daerah.
Salah satu poin yang ditekankan dalam pertemuan adalah pentingnya pendaftaran HKI. DPRD menilai, tanpa perlindungan hukum, karya-karya kreatif masyarakat Kaltara rentan diklaim pihak lain. "Kami di legislatif berkomitmen penuh mendukung penguatan ekonomi kreatif. Sektor ini bukan sekadar tren, tapi mesin baru pertumbuhan ekonomi daerah yang mampu menciptakan lapangan kerja dan melambungkan produk lokal ke tingkat internasional," tegas Achmad Djufrie.
Dalam paparannya, Pemprov Kaltara menyoroti kekayaan budaya eksotis dan destinasi alam yang belum tergarap maksimal. Pemerintah daerah berharap Kementerian Ekraf bisa membuka akses promosi yang lebih luas, terutama bagi generasi muda kreatif di wilayah perbatasan. Langkah ini dinilai strategis mengingat Kaltara berbatasan langsung dengan Malaysia, sehingga potensi ekonominya cukup besar jika dikelola dengan baik.
Pertemuan ini diharapkan menjadi pijakan awal untuk membangun ekosistem kreatif yang maju, mandiri, dan berkelanjutan. DPRD Kaltara berjanji akan terus mengawal realisasi program ini agar tidak berhenti sekadar wacana.