MALINAU — Langkah akselerasi digitalisasi sistem pembayaran di wilayah perbatasan kembali digenjot. Setelah melakukan soft launching bertajuk “Pelabuhan Malinau Siap QRIS” pada Selasa (21/7/2026), Pemkab Malinau dan KPwBI Kaltara berkomitmen memperluas ekosistem transaksi nontunai ke lebih banyak pelaku usaha.
Peluncuran perdana difokuskan pada layanan transportasi sungai di pelabuhan setempat. Peresmian dilakukan Bupati Wempi W. Mawa bersama Kepala KPwBI Kaltara Agus Taufik, Deputi KPwBI Kaltara Wisky, Ketua TP PKK Malinau Maylenty Wempi, serta Kepala Dinas Perhubungan Malinau Aji Widodo.
Bupati Wempi memberikan apresiasi tinggi kepada Bank Indonesia yang terus mendorong digitalisasi hingga ke pelosok. Menurutnya, kehadiran QRIS bagi pengguna jasa angkutan sungai memberikan kemudahan dan efisiensi yang nyata.
“Hadirnya QRIS bagi pengguna jasa transportasi sungai ini memberikan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi bagi masyarakat. Transaksi kini tidak perlu lagi menggunakan uang tunai. Di mana pun berada, dengan dukungan fasilitas yang ada, transaksi non-tunai dapat mempercepat pelayanan publik di Bumi Kabupaten Malinau,” ujar Wempi dalam sambutannya.
Wempi menegaskan bahwa digitalisasi keuangan semestinya tidak dipandang sebagai hal yang rumit. Sebaliknya, teknologi hadir sebagai solusi untuk mempercepat transformasi pelayanan publik yang lebih modern.
“Kemajuan teknologi ini hadir bukan untuk memperumit, melainkan mempermudah dan mempercepat pelayanan publik. Kami berharap para penyedia atau owner jasa transportasi sungai di Pelabuhan Malinau dapat memanfaatkan fasilitas ini secara optimal,” tambahnya.
Menjawab tantangan digitalisasi ke depan, Pemkab Malinau bersama Bank Indonesia berkomitmen memperluas jangkauan QRIS ke berbagai sektor perekonomian daerah lainnya. Edukasi mengenai transaksi digital terus dilakukan agar masyarakat terbiasa dengan sistem pembayaran modern.
Pembayaran digital dinilai sebagai kebutuhan mendasar yang memerlukan kesiapan infrastruktur. Bank Indonesia diharapkan terus merangkul industri perbankan di Malinau untuk memperkuat sinergi dalam digitalisasi sistem keuangan daerah.
“Digitalisasi merupakan kebutuhan mendasar dan fasilitasnya harus disiapkan dengan cepat. Kami mengapresiasi langkah Bank Indonesia yang terus mendorong perbankan di Kabupaten Malinau untuk bersinergi meningkatkan pelayanan sistem keuangan daerah ke depan,” pungkas Wempi.