BULUNGAN — Program penguatan ekonomi desa melalui Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kalimantan Utara (Kaltara) masih menghadapi kendala serius di sisi operasional. Kepala Disperindagkop Kaltara Edy Suharto mengungkapkan, dari 411 koperasi yang direncanakan, 180 bangunan sudah rampung. Namun, mayoritas belum bisa melayani masyarakat.
“Yang sudah beroperasi sampai hari ini mungkin baru sekitar 10 persen,” ujarnya, Ahad (19/7/2026).
Menurut Edy, persoalan paling krusial yang dihadapi pengelola koperasi adalah minimnya dana untuk modal kerja. Koperasi membutuhkan uang tunai untuk mengisi rak barang, membeli stok dagangan, dan menjalankan aktivitas usaha agar bisa berfungsi seperti yang diharapkan.
“Koperasi perlu dana untuk pengadaan barang dagangan dan pengisian gerai. Kalau dari desa, anggarannya sudah tidak ada,” jelasnya.
Dana desa yang sebelumnya digunakan untuk pembangunan fisik gedung koperasi disebut telah habis. Akibatnya, pemerintah desa tidak memiliki ruang fiskal untuk memberikan tambahan suntikan dana bagi operasional koperasi tersebut.
Untuk mengatasi kebuntuan ini, pemerintah daerah masih menunggu realisasi skema pinjaman modal dari Danantara. Bantuan pembiayaan tersebut rencananya akan digunakan untuk mengisi kebutuhan barang dan mempercepat aktivitas usaha koperasi yang sudah berdiri.
Selain soal modal, Edy menambahkan bahwa beberapa bangunan koperasi belum sepenuhnya rampung. Sejumlah gedung yang sudah selesai pembangunannya juga masih menunggu proses serah terima sarana dan prasarana sebelum bisa difungsikan.
Meskipun dihadapkan pada berbagai kendala, Disperindagkop Kaltara tetap mengapresiasi progres pembangunan fisik yang terus berjalan. Pemerintah berharap seluruh koperasi yang telah dibangun bisa segera beroperasi agar tujuan penguatan ekonomi desa melalui program ini bisa tercapai.
Program Koperasi Desa Merah Putih sendiri merupakan inisiatif pemerintah pusat yang ditargetkan menjangkau setiap desa di Kaltara. Dengan adanya koperasi ini, diharapkan akses masyarakat desa terhadap barang kebutuhan pokok dan layanan keuangan menjadi lebih mudah.