Sekprov Kaltara Denny Harianto Minta ASN Jadi Contoh Sukseskan Sensus Ekonomi 2026, Data Akurat Kunci Kebijakan Tepat

Penulis: Galih Prayoga  •  Senin, 15 Juni 2026 | 22:44:01 WIB
Sekprov Kaltara Denny Harianto minta ASN aktif sukseskan Sensus Ekonomi 2026 dengan data akurat.

TANJUNG SELOR — Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tidak ingin Sensus Ekonomi 2026 berjalan setengah hati. Sekretaris Daerah Provinsi Kaltara, Denny Harianto, secara khusus meminta ribuan ASN di lingkungan pemprov untuk aktif berpartisipasi dan memberikan contoh kepada masyarakat.

“Data yang akurat akan menghasilkan kebijakan yang tepat. Karena itu, ketika diminta memberikan keterangan dalam sensus, sampaikan data yang sebenarnya agar hasilnya dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk pembangunan daerah,” ujar Denny di hadapan peserta apel, Senin (15/6).

Mengapa ASN Jadi Garda Terdepan?

Menurut Denny, Sensus Ekonomi bukan sekadar agenda statistik nasional. Instrumen ini menjadi peta jalan bagi pemerintah untuk membaca kondisi riil ekonomi masyarakat. Tanpa data yang jujur dari lapangan, kata dia, kebijakan yang lahir bisa meleset dari sasaran.

“Kualitas kebijakan sangat bergantung pada kualitas data yang diperoleh. Partisipasi ASN dalam memberikan contoh kepada masyarakat sangat penting untuk mendukung keberhasilan sensus,” tegasnya.

12 Tahun Berturut-turut Raih Opini WTP

Dalam kesempatan yang sama, Denny juga menyampaikan apresiasi atas capaian Pemprov Kaltara yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Prestasi ini telah dipertahankan selama 12 tahun berturut-turut.

Ia menyebut capaian itu merupakan bukti nyata komitmen seluruh perangkat daerah dalam menjaga tata kelola keuangan yang baik dan transparan. “Prestasi ini harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.

Kewajiban Administrasi Jangan Ditunda

Denny juga mengingatkan seluruh perangkat daerah untuk segera menyelesaikan kewajiban administrasi yang masih menjadi tanggung jawab masing-masing. Termasuk di dalamnya penilaian terhadap penyedia jasa dan administrasi yang berkaitan dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Menurutnya, penyelesaian kewajiban administrasi merupakan bagian penting dalam menjaga tertib pengelolaan pemerintahan dan keuangan daerah. Ia menutup arahannya dengan ajakan kepada seluruh ASN untuk terus bekerja penuh tanggung jawab.

“Gunakan waktu yang kita miliki untuk melakukan hal-hal yang bernilai dan bermanfaat. Karena waktu yang telah berlalu tidak akan pernah kembali,” pungkasnya.

Reporter: Galih Prayoga
Sumber: kaltaragrande.news This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top