BULUNGAN — Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kalimantan Utara masih dipimpin oleh pelaksana tugas (Plt). Data dari BKD mencatat setidaknya enam dinas dan badan yang belum memiliki pimpinan definitif, termasuk Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), RSUD dr. H. Jusuf SK, Biro Umum, Asisten I, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans), serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud).
Andi Amrimpa mengatakan saat ini BKD tengah menuntaskan proses penetapan manajemen talenta. Dokumen itu nantinya akan diajukan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai dasar menentukan langkah selanjutnya.
“Kami ingin melihat terlebih dahulu apakah memungkinkan dilakukan melalui manajemen talenta. Jika mekanisme itu dapat digunakan, tentu akan menjadi salah satu opsi. Namun apabila belum memungkinkan, maka pengisian jabatan akan dilakukan melalui mekanisme seleksi terbuka,” ujarnya, Ahad (14/6/2026).
Hingga saat ini, BKD belum mengajukan izin pelaksanaan seleksi terbuka kepada pemerintah pusat. Langkah itu masih menunggu hasil evaluasi dan arahan lebih lanjut dari Gubernur Kaltara.
“Kami akan menyiapkan seluruh kebutuhan administrasi dan regulasinya,” tegas Andi.
Sebelumnya, Gubernur Kaltara menyampaikan bahwa pengisian jabatan yang kosong akan segera ditindaklanjuti. Hal ini dilakukan untuk memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik berjalan optimal.
Kekosongan ini bukan persoalan baru di lingkungan Pemprov Kaltara. Sejumlah posisi strategis seperti Asisten I dan kepala dinas dengan anggaran besar seperti Disdikbud dan BKAD masih diisi oleh pejabat sementara. Kondisi ini dinilai dapat menghambat pengambilan keputusan dan eksekusi program kerja.
BKD berjanji akan segera berkoordinasi dengan pimpinan daerah setelah seluruh data dan kebutuhan organisasi selesai dipetakan. “Sesuai arahan gubernur, pengisian jabatan yang kosong akan segera ditindaklanjuti,” kata Andi.