TARAKAN — Masyarakat Kalimantan Utara, khususnya yang tinggal di wilayah perbatasan, harus bersiap menghadapi potensi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi dan barang impor. Kondisi ini merupakan imbas langsung dari pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut dalam beberapa pekan terakhir.
Margiyono menjelaskan, akar masalah pelemahan rupiah bermula dari meningkatnya ketegangan antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Situasi ini memicu kekhawatiran terhadap distribusi minyak dunia melalui Selat Hormuz, jalur strategis yang rawan gangguan.
“Setiap potensi gangguan di jalur itu selalu diikuti kenaikan harga minyak dunia. Akibatnya, kebutuhan impor minyak Indonesia menjadi lebih mahal sehingga permintaan terhadap dolar Amerika Serikat meningkat,” ujarnya.
Ia menambahkan, harga minyak yang sebelumnya berkisar 60 hingga 70 dolar AS per barel kini merangkak naik mendekati 100 dolar AS per barel. Lonjakan ini otomatis memperbesar kebutuhan dolar untuk impor, yang pada akhirnya menekan nilai tukar rupiah.
Margiyono membeberkan lima komoditas utama yang masih bergantung pada impor dan paling rentan terhadap gejolak kurs. Kelima komoditas itu adalah minyak bumi dan BBM, mesin industri, peralatan elektronik seperti telepon genggam dan laptop, baja untuk konstruksi, serta plastik dan bahan baku plastik.
“Yang menggunakan BBM non subsidi tentu akan merasakan dampaknya. Masyarakat di wilayah perbatasan yang banyak membeli produk Malaysia juga akan menghadapi kenaikan harga akibat penguatan ringgit terhadap rupiah,” pungkasnya.
Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) tidak tinggal diam. Dari sisi moneter, BI telah mengeluarkan sejumlah instrumen untuk meredam pelemahan rupiah. Instrumen itu meliputi peningkatan penerbitan Surat Berharga Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan Surat Berharga Negara (SBN), serta optimalisasi skema Domestic Non Deliverable Forward (DNDF) dan Non Deliverable Forward (NDF) sebagai alat stabilisasi pasar valuta asing.
BI juga menaikkan suku bunga acuan secara bertahap. Pada pertengahan Mei, suku bunga dinaikkan 50 basis poin dari 4,75 persen menjadi 5,25 persen, lalu kembali naik 25 basis poin menjadi 5,5 persen. Tingkat imbal hasil SRBI juga meningkat dari 6,25 persen menjadi 6,5 persen.
“Kenaikan suku bunga diharapkan mampu menahan dana tetap berada di dalam negeri sehingga tidak terjadi capital outflow dan konversi dolar ke rupiah semakin besar,” jelas Margiyono.
Meskipun tekanan harga mengintai, Margiyono menilai kondisi ekonomi Indonesia masih cukup kuat. Tingkat inflasi nasional yang berada pada kisaran target sekitar 2,5 persen dinilai masih manageable untuk mengendalikan dampak kenaikan harga.
Namun, ia mengingatkan bahwa jika pelemahan rupiah terus berlanjut, tekanan terhadap harga barang impor akan semakin nyata. Kenaikan harga ini berpotensi mendorong inflasi lebih tinggi dan menggerus daya beli masyarakat, terutama di daerah perbatasan Kalimantan Utara yang sangat bergantung pada produk impor dari Malaysia.