KALIMANTAN UTARA — Silmy Karim ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas dugaan pemerasan yang dilakukan sejak ia menjabat Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM pada periode 2023-2024. Praktik ini diduga berlanjut hingga ia dipercaya sebagai Wakil Menteri Imipas pada tahun 2025-2026.
KPK menduga Silmy memanfaatkan wewenangnya di Direktorat Jenderal Imigrasi untuk memeras sejumlah WNA yang tengah mengurus perizinan tinggal. Modus operandi ini berlangsung sistematis dan melibatkan sejumlah pihak di bawah kendalinya. Penahanan ini menjadi pukulan telak bagi karier politik Silmy yang sebelumnya melesat berkat kedekatannya dengan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.
Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, menyebut kedekatan Silmy dengan Sjafrie menjadi kunci aksesnya ke posisi-posisi strategis. "Kalau dilihat dari berbagai sumber informasi, Silmy Karim memiliki kedekatan dengan Sjafrie Sjamsoeddin (Menteri Pertahanan)," ujar Fernando dalam keterangan tertulis, Selasa (9/6/2026) malam.
Menurut Fernando, hubungan personal itu pula yang mengantarkan Silmy menjadi petinggi di Kementerian Pertahanan, memimpin BUMN strategis seperti Krakatau Steel, hingga akhirnya masuk dalam Kabinet Merah Putih. "Saya juga yakin, kedekatan Silmy dengan Sjafrie yang membuat ia masuk dalam Kabinet Merah Putih," kata Fernando.
Penahanan Silmy oleh KPK justru menjadi bumerang bagi klaim "kekebalan hukum" yang kerap dilekatkan pada orang-orang dekat kekuasaan. Fernando menilai, kasus ini bisa menjadi indikator bergesernya peta persaingan pengaruh di Istana.
"Sangat mungkin penahanan Silmy Karim dimaknai bahwa hubungan Prabowo Subianto dengan salah satu orang dekatnya sudah kurang baik dan sudah mulai berjarak," terang Fernando.
Analisis ini diperkuat dengan pengamatan terhadap pola komunikasi dan agenda Presiden Prabowo. Fernando mencontohkan momen ketika Presiden tidak melibatkan tokoh penting dalam kunjungan luar negeri ke Prancis, padahal agenda utama kunjungan tersebut berkaitan erat dengan bidang pertahanan.
"Sepertinya secara perlahan Prabowo mulai menilai dan selektif terhadap orang di sekitarnya untuk dibiarkan tetap dekat atau harus disingkirkan karena dianggap tidak lagi loyal," kata Fernando.
Fernando menduga, penyebab Presiden Prabowo semakin selektif dalam memilih orang-orang di lingkar dalamnya bisa dipicu oleh berbagai faktor. Salah satu yang paling krusial adalah munculnya hasil survei yang menempatkan tokoh tertentu sebagai kandidat calon presiden untuk Pemilu 2029.
Langkah KPK menahan Silmy Karim, menurut Fernando, bisa jadi merupakan sinyal bahwa Presiden Prabowo sedang melakukan konsolidasi kekuasaan. "Penyebab Prabowo semakin selektif bisa macam-macam. Bisa jadi Prabowo mendengar adanya survei yang menempatkan tokoh tersebut sebagai salah satu kandidat calon presiden untuk 2029," pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, KPK masih terus mendalami pengembangan kasus dugaan pemerasan yang menjerat Silmy Karim. Status tersangka dan penahanan ini belum berkekuatan hukum tetap dan Silmy berhak mengajukan praperadilan.